TIMES BANGKA BELITUNG, JAKARTA – Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur (GP Ansor Jatim) menyampaikan kecaman keras terhadap stasiun televisi Trans7 yang menayangkan program berisi konten pelecehan terhadap pesantren, santri, dan tradisi keislaman. Tayangan tersebut dinilai melukai perasaan umat Islam, terutama komunitas pesantren di berbagai daerah.

Ketua Media Ansor Jatim, Muhammad Mahdi Khered, menyebut tayangan tersebut tidak hanya melukai hati umat Islam, tetapi juga merusak citra pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang selama ini menjadi benteng moral dan spiritual masyarakat.

“Trans7 dan CT Corp telah melukai hati umat Islam, khususnya kalangan pesantren. Ini bukan sekadar kesalahan teknis, tapi pelanggaran etika penyiaran dan tanggung jawab sosial media,” ujar Mahdi dalam keterangan resminya, Senin (13/10/2025).

GP Ansor Jawa Timur menilai tayangan tersebut telah mencederai nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan yang dijunjung tinggi. Menurut Mahdi, pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan, melainkan pusat pembentukan karakter, moral, dan spiritual bangsa.

“Pesantren adalah benteng peradaban. Ketika pesantren dilecehkan, itu sama saja merendahkan nilai-nilai luhur bangsa ini,” tegasnya.

Tuntutan Tegas GP Ansor

Dalam pernyataan sikap resminya, GP Ansor Jatim mengajukan lima tuntutan kepada manajemen Trans7 dan CT Corp:

1. Tanggung Jawab Moral dan Etika Penyiaran
   GP Ansor Jatim menyatakan bahwa Trans7 dan CT Corp sebagai induk perusahaan telah melanggar etika penyiaran. Sebagai stasiun televisi nasional, Trans7 seharusnya memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keharmonisan sosial dan tidak menayangkan program yang memecah belah masyarakat atau merendahkan kelompok tertentu.
    
2. Evaluasi Internal dan Tindakan Tegas
   Kejadian ini, menurut GP Ansor Jatim, menunjukkan lemahnya sensitivitas Trans7 terhadap nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan. Mereka mendesak CT Corp melakukan investigasi internal serta memberikan sanksi kepada tim kreatif, jurnalis, dan manajemen yang terlibat dalam produksi konten yang dianggap mengandung ujaran kebencian terhadap pesantren.
    
3. Permintaan Maaf Terbuka dalam 1x24 Jam
   GP Ansor Jatim menuntut permintaan maaf resmi dari manajemen Trans7 secara terbuka melalui semua kanal media mereka—baik televisi, media sosial, maupun website—dalam waktu 1 x 24 jam sejak pernyataan ini diterbitkan. Permintaan maaf itu harus berisi pengakuan kesalahan dan komitmen untuk tidak mengulangi tayangan serupa di masa mendatang.
    
4. Ancaman Jalur Hukum dan Aksi Damai
   Jika tidak ada langkah korektif, GP Ansor Jatim siap menempuh jalur hukum atas kerugian materiil dan immateriil yang dialami pesantren. Selain itu, mereka membuka kemungkinan menggelar aksi damai dan seruan boikot terhadap produk-produk yang terafiliasi dengan CT Corp.
   ​​​​“Kami tidak akan tinggal diam. Bila dalam 24 jam tidak ada permintaan maaf terbuka, kami siap mengambil langkah hukum dan aksi massa damai,” kata Mahdi.

5. Instruksi untuk Kader Ansor dan Banser
   GP Ansor Jatim juga mengimbau seluruh warga Nahdliyin, khususnya kader Ansor dan Banser, agar tetap satu komando dalam menyikapi persoalan ini. Meski menuntut tegas, GP Ansor tetap mengedepankan sikap santun dan terukur.

“Kami minta seluruh kader Ansor dan Banser menjaga ketertiban. Respons kita harus tegas tapi elegan, mengedepankan marwah pesantren,” ujar Mahdi.

Seruan Jaga Keharmonisan Sosial

GP Ansor Jatim berharap polemik ini menjadi pelajaran penting bagi dunia penyiaran nasional agar lebih sensitif terhadap nilai-nilai keagamaan. Menurut Mahdi, media memiliki peran strategis dalam menjaga kerukunan dan harmoni masyarakat.

“Kita tidak anti kritik, tapi jangan ada pelecehan terhadap simbol-simbol keagamaan. Media harus ikut merawat kerukunan, bukan justru menyakiti,” katanya.

Pihaknya juga menegaskan bahwa GP Ansor bukan bermaksud membungkam kebebasan pers. Namun, kebebasan tersebut harus dijalankan dengan tanggung jawab etis dan menghormati keberagaman masyarakat Indonesia.

“Kami menghormati kebebasan berekspresi, tetapi kebebasan itu tidak boleh melanggar martabat pesantren dan umat,” tambahnya.

Dorongan untuk Media Nasional

Kasus ini menjadi sorotan banyak kalangan. GP Ansor Jatim berharap Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) juga turun tangan untuk melakukan evaluasi terhadap Trans7. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan tidak ada pelanggaran etika jurnalistik maupun penyiaran yang berulang.

“Media memiliki kekuatan besar dalam membentuk opini publik. Karena itu, setiap konten harus diproduksi dengan kehati-hatian dan kepekaan terhadap keberagaman masyarakat,” tegas Mahdi.

Ia juga menyampaikan bahwa GP Ansor Jatim akan terus mengawal proses ini, baik di ranah hukum maupun advokasi publik. “Ini bukan sekadar soal tayangan, tapi soal kehormatan pesantren,” ujarnya menutup pernyataan.

Catatan Redaksi:P
olemik ini menjadi pengingat penting bagi industri media nasional untuk lebih berhati-hati dalam mengangkat isu sensitif. Tayangan hiburan atau satir sekalipun tetap harus mematuhi standar etika penyiaran, menjaga netralitas, serta menghormati keberagaman masyarakat Indonesia. (*)